KUTACANE | Isu praktek pungutan fee dari program usulan Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPR RI menjadi perhatian publik di Kabupaten Aceh Tenggara.
Dugaan program pokir anggota inisial IR ini digunakan untuk lahan pencari uang, yang dikerjakan oleh anggota beliau (ba) dari 54 desa di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara.
Dari 54 desa yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara tersebut semuanya bukan kelompok (P3A) yang di bantu dari kementrian PUPR ini sudah menjadi rahasia umum lagi bahkan sangat berjalan mulus dari pantauan penegak hukum.
ADVERTISEMENT
![banner 300x250](https://jabar86.pajajaranupdate.com/wp-content/uploads/2024/12/BANNER-350-JABAR.jpg")
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan pantauan media ke lapangan atas pengaduan dari masyarakat program usulan atau aspirasi pekerjaan program bantuan irigasi tersebut salah Satu Dewan Pimpinan yang terhormat tersebut kini sangat diperbincangkan dikalangan masyarakat soalnya beliau memang sangat membuat kami terharu dan sangat bersukur dengan adanya beliau bangunan pembuatan irigasi di setiap desa bisa dialokasikan ketempat kami ini di Kabupaten Aceh Tenggara karena bantuan dari pusat bisa dibawa beliau kata masyarakat.
Dalam hal ini yang membuat masyarakat sama sekali ngak habis pikir kenapa bantuan yang seharusnya kelompok ( P3A) yang mengerjakan ini malah pihak ketiga yang mengerjakannya.
Ketika Tim media menuju ke lapangan pada Senin (16/12/2024) mengungkapkan proyek praktek jual beli Paket Lening Kelompok Petani Pengguna Air (P3A) oleh oknum anggota DPR RI tersebut mencapai 30 persen dari pagu anggaran 195 juta rupiah dalam bentuk pekerjaan saluran lening dengan volume 285 meter.
Namun sangat disayangkan karena pekerjaan pembanguan irigasi oleh kelompok (P3A) tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga yang seharusnya dikerjakan oleh kelompok tani dari setiap desa tersebut.
Ketika dikompirmasi Tim media salah satu ketua kelompok tersebut yang meminta namanya dirahasiakan menyebutkan bahwa kalau kami yang mengerjakan proyek bangunan pembuatan air irigasi tersebut kami harus membayar FEE sebesar rp. 70.000.000 ( tujuh puluh juta rupiah) manalah kami mampu untuk membayarnya dengan harga sebesar itu, makanya kami serahkan pekerjaan tersebut, jadi kami hanya penerima manfaat dari pekerjaan tersebut kata ketua kelompok kepadaTim media.
Lebih lanjut dikatakan lagi pada media proyek tersebut sebenarnya masuk uangnya ke rekening kelompok tani kami hanya disuruh untuk mengambil uang di bank sementara mereka sudah menunggu di belakang kami, begitu kami ambil disitupula kami serahkan kepada mereka sebagai pihak ketiga. Kami hanya diberi kan Rp. 10,000,000. ( Sepuluh Juta Rupiah) untuk satu kelompok tani ( P3A), sebutnya.
Ketika media balik kompirmasi ke ketua kelompok lagi apakah sebelum membuat proposal kelompok tani (P3A) membuat perjanjian atau kesepakatan kepada pihak ketiga bahwa kelompok tani hanya sebagai penerima manfaatnya saja beliau menjawab ya benar kami hanya penerima manfaat dari hasil proyek yang di kerjakan tersebut ujarnya lagi pada media.
Modus pungutan FEE tersebut disinyalir diperankan oleh pihak tertentu yang diduga digunakan lahan pencari uang saja, ini adalah perpanjangan tangan dari Anggota Dewan di lapangan supaya mengatur dengan rapi jangan sampai bocor kepada pihak aparat penegak hokum, sebutnya.
Mengapa disetiap pekerjaan proyek yang dilakukan pihak ketiga tersebut tidak pernah sesuai dengan RAP yang sudah ditentukan atau dibuat oleh kementrian PUPR tersebut, katanya.
Apalagi pembangunan pembuatan irigasi tersebut asal jadi tanpa memikirkan kekuatannya inilah yang sedang dialami masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara banjir tidak adanya penahan air yang kokoh alias irigasi yang kokoh.
Sementara kementrian PUPR tidak membenarkan pihak ketiga yang mengerjakannya ini malah di langgar oleh pihak anggota DPR RI tersebut, jelasnya. (TIM MEDIA)
