KOTA BANDUNG — Penjabat Gubernur Bey Machmudin menitipkan pesan khusus kepada pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi – Erwan Setiawan.
“Pesan saya satu, mohon sejahterakan warga Jawa Barat,” ujar Bey Machmudin saat Rapat Pleno KPU Jabar Penetapan Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Terpilih di Hotel Grand Mercure Bandung Setiabudi, Kota Bandung, Kamis (9/1/2025).
Bey berharap pasangan Dedi – Erwan dapat mengemban amanah rakyat dengan baik sehingga Jabar menjadi provinsi terdepan di Indonesia.
ADVERTISEMENT
![banner 300x250](https://jabar86.pajajaranupdate.com/wp-content/uploads/2024/12/BANNER-350-JABAR.jpg")
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Selamat atas amanah besar dari seluruh masyarakat Jawa Barat yang diberikan kepada Pak Dedi dan Pak Erwan, masyarakat menantikan kerja dari Bapak-bapak berdua,” kata Bey.
Setelah ditetapkan KPU, Dedi – Erwan tinggal menunggu tanggal pelantikan yang akan ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI.
“Hari ini merupakan bagian penting dari sejarah perjalanan pembangunan Jawa Barat,” ucap Bey.
Menurut Bey, keberhasilan Pilkada Serentak 27 November mencerminkan demokrasi telah matang dilaksanakan di Jabar.
Bey mengapresiasi kinerja KPU, Bawaslu, TNI/ Polri, stakeholders, dan seluruh lapisan masyarakat atas partisipasi yang dicurahkan pada Pilkada Serentak.
“Kita bisa melaksanakan Pilkada Serentak dengan aman damai dan lancar,” katanya.
Bey juga berterima kasih kepada tiga pasangan calon lain yang telah menjadi peserta Pilgub Jabar, atas ide dan gagasan yang telah dicurahkan selama mengikuti kontestasi.
Sementara itu, Dedi Mulyadi mengatakan akan intens berkomunikasi dengan seluruh jajaran Pemda Provinsi, mulai dari Penjabat Gubernur, Sekda, hingga perangkat daerah.
“Kami akan komunikasi, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dengan seluruh perangkat daerah,” katanya.
Dedi berkomitmen pada masa kepemimpinannya nanti pembangunan akan berfokus pada apa yang menjadi kebutuhan publik.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran, karena dalam dunia birokrasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak dikenal istilah oposisi, karena kita di Provinsi, kabupaten/kota semua adalah pemerintah yang membangun berdasarkan kebutuhan daerah,” pungkasnya.
HUMAS JABAR
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar
Ika Mardiah
